Satu Data Indonesia dan Tantangan Melindungi Hak Pribadi dalam Integrasi Data Nasional
| Analisis Hukum dan Tata Kelola Data
Dharma Lextra Solution, Attorney & Counsellors at Law
Ketika data mengenai seseorang berbeda antara satu instansi dan instansi lainnya, dampaknya dapat langsung dirasakan: layanan tertunda, verifikasi berulang, atau keputusan administratif yang tidak sesuai keadaan sebenarnya. Integrasi data menawarkan jalan untuk memperbaiki persoalan tersebut. Namun, keterhubungan yang semakin luas juga menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang boleh mengakses data, untuk tujuan apa, dan siapa yang bertanggung jawab apabila data disalahgunakan.
Menurut publikasi resmi DPR dan pemerintah, Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia memperoleh persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026 di Jakarta. Regulasi yang dalam percakapan publik sering disebut “UU Satu Data Nasional” ini menggunakan nama Satu Data Indonesia. Arah kebijakannya adalah memperkuat kualitas, keterpaduan, keamanan, serta pemanfaatan data dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. [1][2]
Dalam telaah DLS, penguatan tata kelola tersebut berpotensi memperbaiki pelayanan publik. Keberhasilannya bergantung pada kemampuan menyelaraskan integrasi data dengan UU Pelindungan Data Pribadi, UU ITE, keterbukaan informasi, serta ketentuan sektoral. Data yang lebih mudah dipertukarkan harus tetap diproses berdasarkan kewenangan yang sah, kebutuhan yang jelas, dan pengamanan yang memadai.
Status regulasi dan ruang lingkup pembahasan
Pada tanggal penulisan, sumber resmi yang berhasil ditelusuri mengonfirmasi persetujuan RUU untuk disahkan menjadi undang-undang. Namun, naskah final yang telah diundangkan beserta nomor dan ketentuan mulai berlakunya belum berhasil diverifikasi dalam penyusunan artikel ini. Persetujuan dalam rapat paripurna perlu dibedakan dari pengundangan dan tanggal mulai berlakunya ketentuan tertentu.
Oleh karena itu, uraian mengenai arah pengaturan Satu Data Indonesia merujuk pada publikasi resmi DPR dan pemerintah. Artikel ini tidak mengatribusikan nomor pasal, besaran sanksi, tenggat baru, atau kewajiban langsung bagi perusahaan kepada naskah final yang belum diperiksa. Pembahasan hubungan antaraturan dan efektivitas merupakan analisis hukum atas kerangka yang sudah dapat diidentifikasi. Pemberitaan tidak menggantikan naskah undang-undang sebagai dasar penerapan kewajiban.
Memahami arti satu data dalam penyelenggaraan pemerintahan
Kebijakan Satu Data Indonesia telah dikenal melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Kerangka ini mengutamakan standar data, metadata, interoperabilitas, serta kode referensi dan data induk. Tujuannya agar data yang dihasilkan instansi dapat dipahami dan digunakan secara konsisten. [3]
Standar membantu menyamakan konsep dan ukuran. Metadata menjelaskan asal, waktu, serta karakter suatu kumpulan data. Interoperabilitas memungkinkan sistem bertukar dan menggunakan data. Kode referensi dan data induk membantu memastikan objek yang sama dikenali secara konsisten meskipun diproses dalam sistem berbeda.
Publikasi DPR menjelaskan bahwa arah pengaturan baru tidak mengharuskan seluruh basis data dipindahkan secara fisik ke satu tempat atau seluruh tanggung jawab pengelolaannya dialihkan dari produsen data. [1] Dengan demikian, integrasi dapat dipahami sebagai keterhubungan yang diatur. Pilihan arsitektur fisiknya tetap memerlukan pemeriksaan naskah, aturan teknis, dan kebutuhan layanan.
Menurut analisis kami, penyatuan rujukan juga harus menyediakan mekanisme penyelesaian perbedaan data. Apabila data awal keliru, pertukaran yang cepat justru dapat memperluas kesalahan ke banyak layanan. Pembaruan dan koreksi karena itu sama pentingnya dengan kemampuan menghubungkan sistem.
Hubungan dengan UU PDP dan dasar pemrosesan yang sah
UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur pemrosesan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi. Ruang lingkupnya juga mencakup badan publik; pelindungan data pribadi bukan hanya kewajiban perusahaan swasta. [4]
Pasal 20 UU PDP mewajibkan pengendali memiliki dasar pemrosesan. Persetujuan merupakan salah satu dasar, bersama dasar lain yang ditentukan undang-undang, termasuk kewajiban hukum serta pelaksanaan tugas untuk kepentingan umum, pelayanan publik, atau kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. [4]
Dalam analisis penerapannya, instansi harus menghubungkan dasar tersebut dengan tujuan dan jenis data yang diperlukan. Sebutan “integrasi nasional” belum menjelaskan mengapa seluruh riwayat individu harus tersedia bagi setiap petugas. Kebutuhan memeriksa status administratif tertentu dapat berbeda dari kebutuhan mengakses seluruh dokumen yang mendasarinya.
Persetujuan pun tidak tepat dijadikan jawaban seragam untuk semua layanan publik. Organisasi perlu menentukan dasar yang sesuai, menerangkan tujuan, serta mengendalikan akses dan penggunaan lanjutan. Pengecualian hak atau kewajiban dalam UU PDP harus dibaca sesuai ketentuan dan syaratnya; kepentingan publik tidak boleh diasumsikan sebagai pengecualian tanpa batas.
Hak individu atas informasi dan perbaikan data tetap menjadi bagian penting. Pasal 5 dan Pasal 6 UU PDP mengatur hak memperoleh informasi mengenai pemrosesan serta melengkapi atau memperbaiki ketidakakuratan data. [4] Dalam sistem yang terhubung, koreksi pada sumber perlu dapat ditindaklanjuti oleh layanan yang sudah menggunakan data tersebut.
Hubungan dengan UU ITE dan keamanan sistem elektronik
UU ITE, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, menyediakan kerangka hukum informasi, dokumen, sistem, dan transaksi elektronik. PP Nomor 71 Tahun 2019 mengatur penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. [5][6]
Dalam analisis DLS, terdapat tiga lapis yang perlu berjalan bersama. Tata kelola Satu Data menentukan konsistensi dan pertukaran data; UU PDP menentukan persyaratan pelindungan dalam pemrosesan data pribadi; sedangkan kerangka UU ITE dan aturan sistem elektronik berkaitan dengan penyelenggaraan serta keamanan sarana digitalnya.
Pemrosesan yang memiliki tujuan sah tetap memerlukan sistem yang andal dan aman. Sebaliknya, sistem yang secara teknis aman belum membuktikan bahwa pengumpulan atau pemanfaatan datanya memiliki dasar hukum yang tepat. Kepatuhan perlu dinilai pada keduanya.
Pengaturan akses internal juga perlu membedakan pengguna sistem yang berwenang dari kegiatan akses tanpa hak. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa menurut unsur ketentuan yang relevan dan fakta yang tersedia. Insiden keamanan tidak dengan sendirinya membuktikan tindak pidana oleh pengelola; pemeriksaan dapat menemukan persoalan administratif, kontraktual, perdata, atau pidana dengan syarat pembuktian yang berbeda.
Keterbukaan informasi dan batas pengungkapan data
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan kerangka akses informasi badan publik sekaligus mengatur informasi yang dikecualikan. [7] Integrasi antarlembaga dan keterbukaan kepada masyarakat perlu dibedakan menurut tujuan serta dasar masing-masing.
Dalam analisis kami, tersedianya data dalam jaringan pemerintah tidak otomatis berarti data tersebut layak diumumkan kepada seluruh masyarakat. Data statistik agregat mengenai penerima program berbeda dari daftar individu beserta identitas dan keadaan kesehatannya.
Sebaliknya, alasan pelindungan data pribadi juga tidak seharusnya dipakai secara menyeluruh untuk menutup informasi yang dapat dibuka secara sah. Pemisahan bagian informasi, penghilangan identitas, dan penyajian agregat dapat dipertimbangkan sesuai keadaan serta aturan. Penetapan pengecualian informasi tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku.
Menghapus nama saja belum selalu menghilangkan risiko identifikasi. Kombinasi lokasi, umur, pekerjaan, atau karakteristik yang langka mungkin masih menunjuk seseorang. Pengujian risiko tersebut merupakan kebutuhan tata kelola sebelum data dibuka atau digunakan kembali.
Statistik dan kerahasiaan sektoral tetap perlu diperhatikan
Kerangka lain yang relevan mencakup UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. [8][9][10]
Dalam analisis hubungan antaraturan, pengelola perlu memeriksa pula ketentuan mengenai kependudukan, kesehatan, perpajakan, jasa keuangan, telekomunikasi, dan rahasia dagang sesuai jenis data serta kewenangan pihak yang memprosesnya. Standar pertukaran yang sama tidak menghapus perbedaan tingkat kerahasiaan.
UU yang baru juga tidak otomatis meniadakan seluruh ketentuan lama hanya karena dibentuk kemudian. Asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior memerlukan pemeriksaan hierarki, ruang lingkup, pertentangan norma, serta ketentuan perubahan atau pencabutan. Aturan pelaksana tidak boleh menciptakan pengecualian terhadap undang-undang tanpa dasar kewenangan.
Dengan belum diperiksanya naskah final SDI, artikel ini tidak menyimpulkan bahwa Perpres 39 Tahun 2019 atau ketentuan sektoral tertentu telah dicabut. Hubungan peralihan harus ditentukan dari ketentuan resmi yang berlaku.
Asas hukum yang perlu menuntun pelaksanaan
Legalitas menuntut kewenangan dan dasar pemrosesan yang dapat dijelaskan. Kepastian hukum menuntut kejelasan mengenai pihak yang mengendalikan data, pihak yang menjalankan pemrosesan, serta mekanisme pengaduannya. Keterbukaan menuntut penjelasan yang memadai kepada masyarakat dengan tetap menghormati kerahasiaan yang sah.
Proporsionalitas dan pembatasan tujuan dapat digunakan untuk menilai apakah jenis, jumlah, jangka penyimpanan, dan luas akses sesuai kebutuhan. Prinsip kehati-hatian menuntut penilaian risiko sebelum akses diperluas. Akuntabilitas menuntut bukti pelaksanaan, bukan sekadar pernyataan kepatuhan.
Menurut analisis kami, penerjemahan asas tersebut memerlukan pengaturan akses berdasarkan kebutuhan tugas, pencatatan aktivitas, pembatasan penggunaan lanjutan, pemeriksaan berkala, dan mekanisme koreksi. Rekomendasi ini merupakan ukuran tata kelola; tidak seluruhnya dinyatakan sebagai rumusan langsung dari naskah SDI yang belum diverifikasi.
Implikasi bagi telekomunikasi pusat data dan layanan cloud
Penyelenggara telekomunikasi dapat berhadapan dengan data pelanggan dan informasi komunikasi yang perlakuannya perlu disesuaikan dengan UU Telekomunikasi, UU PDP, serta ketentuan teknis yang relevan. [11] Permintaan data perlu diperiksa kewenangan, tujuan, cakupan, dan tata cara pemenuhannya. Kepentingan integrasi tidak dengan sendirinya menjadi dasar penyerahan semua data pelanggan.
Penyedia pusat data dan cloud perlu memetakan perannya berdasarkan kegiatan nyata. Penyimpanan atas instruksi pelanggan dapat berbeda dari penentuan tujuan pemrosesan untuk kepentingan penyedia sendiri. Satu perusahaan dapat menjalankan peran berbeda dalam kegiatan yang berbeda; label kontrak saja belum menjawab seluruh tanggung jawabnya.
Menurut analisis kami, dokumen kerja sama perlu mengatur instruksi pemrosesan, akses administratif, lokasi pemrosesan, penggunaan subpenyedia, bantuan saat insiden, audit, serta pengembalian atau penghapusan data saat layanan berakhir. Hak dan kewajiban berdasarkan hukum tetap perlu diperiksa terpisah dari pembagian risiko dalam kontrak.
Ketentuan lokasi sistem untuk penyelenggara lingkup publik dan privat juga perlu ditelaah berdasarkan PP 71 Tahun 2019 dan aturan sektoral. Artikel ini tidak menyimpulkan adanya larangan umum terhadap cloud asing atau kewajiban seluruh pelaku usaha memindahkan data hanya berdasarkan pemberitaan SDI.
Transfer lintas negara memerlukan penilaian tersendiri
Pasal 56 UU PDP mengatur transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Indonesia secara berjenjang: tingkat pelindungan negara penerima yang setara atau lebih tinggi; apabila tidak terpenuhi, pelindungan memadai yang mengikat; dan apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, persetujuan subjek data. [4]
Dalam analisis praktiknya, penilaian perlu mencakup penyimpanan, pencadangan, dukungan teknis, serta kemungkinan akses dari luar negeri. Lokasi server di Indonesia belum menjawab seluruh persoalan apabila personel atau subpenyedia di yurisdiksi lain dapat mengakses data.
Arah kedaulatan data dan persyaratan transfer perlu dibaca bersama. Kedaulatan tidak cukup diukur dari alamat pusat data: kendali akses, kemampuan audit, keberlangsungan layanan, dan kemampuan menegakkan kewajiban kontraktual juga relevan. Setiap pembatasan khusus SDI tetap memerlukan pemeriksaan klasifikasi data dan naskah finalnya.
Penggunaan AI dan risiko keputusan berdasarkan data yang keliru
Integrasi dapat meningkatkan kegunaan data bagi analisis dan kecerdasan artifisial. Namun, ketidakakuratan atau ketimpangan data dapat memengaruhi hasil model dan keputusan layanan. Ilustrasinya adalah sistem yang salah mencocokkan identitas lalu memengaruhi penilaian kelayakan suatu program.
UU PDP mengatur keberatan atas keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan otomatis dan menimbulkan akibat hukum atau dampak signifikan, serta penilaian dampak untuk pemrosesan berisiko tinggi dalam Pasal 10 dan Pasal 34. [4]
Menurut analisis kami, organisasi perlu menyediakan jalur pemeriksaan manusia, penjelasan yang dapat dipahami, serta perbaikan hasil yang keliru sesuai ketentuan. Ketersediaan data untuk satu layanan tidak otomatis menentukan kelayakannya sebagai bahan pelatihan model bagi tujuan lain. Penggunaan teknologi juga perlu dinilai manfaat dan risikonya; penyebutan teknologi tertentu belum membuktikan efektivitasnya.
Penanganan insiden harus membedakan jenis kewajiban
Pasal 46 UU PDP mengatur pemberitahuan tertulis dalam hal kegagalan pelindungan data pribadi paling lambat 3 x 24 jam kepada subjek data dan lembaga, dengan memperhatikan pengecualian yang diatur undang-undang. [4] Persyaratan, penerima, serta kondisi pelaporan perlu dipetakan sesuai ketentuan masing-masing.
Publikasi pembahasan SDI juga menyebut rancangan pelaporan insiden tersendiri. [12] Karena naskah finalnya belum diperiksa, artikel ini tidak menetapkan tenggat dari publikasi tersebut sebagai kewajiban operasional yang sudah berlaku. Pelaporan kepada satu pihak belum tentu memenuhi kewajiban terhadap penerima lain.
Sumber pemerintah daerah juga mengidentifikasi PP Nomor 33 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana UU PDP. [13] Pemeriksaan kepatuhan lebih lanjut perlu mencakup naskah resmi, tanggal efektif, dan ketentuan peralihannya. Artikel ini tidak menggunakan rincian PP tersebut yang belum diverifikasi sebagai dasar menetapkan kewajiban baru.
Menilai efektivitas melalui hasil yang terukur
Belum tersedia dasar yang memadai dalam sumber yang ditelaah untuk menyimpulkan keberhasilan implementasi nasional setelah persetujuan legislasi pada 6 Oktober 2026. Dalam penilaian DLS, potensi manfaatnya besar, tetapi kesimpulan empiris memerlukan data pelaksanaan.
Ukuran yang relevan meliputi penurunan perbedaan data antarinstansi, waktu pembaruan dan koreksi, pengurangan permintaan dokumen berulang, serta ketepatan layanan. Ukuran tersebut perlu disandingkan dengan hasil audit akses, kecepatan penanganan insiden, dan penyelesaian pengaduan masyarakat. Ini merupakan usulan ukuran evaluasi, bukan daftar indikator wajib dalam naskah SDI.
Hambatan yang perlu diantisipasi mencakup perbedaan kapasitas daerah, sistem lama yang sulit dihubungkan, duplikasi pengadaan, dan insentif organisasi yang mendorong penyimpanan data secara sektoral. Penambahan kewajiban pelaporan tanpa penyederhanaan proses berisiko menambah beban administratif.
Integrasi yang baik perlu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan sekaligus membatasi risiko konsentrasi akses. Pendekatan bertahap, dimulai dari layanan yang tujuan dan risikonya jelas, dapat menjadi pilihan yang lebih mudah dievaluasi daripada perluasan akses sekaligus tanpa ukuran keberhasilan.
Prioritas bagi instansi dan pelaku usaha
Sebagai langkah persiapan, instansi dan perusahaan dapat memetakan data yang dimiliki, tujuan penggunaan, dasar pemrosesan, aliran pertukaran, serta pihak yang memperoleh akses. Pemetaan dilanjutkan dengan pemeriksaan kontrak, kewenangan permintaan, dan mekanisme pengaduan atau koreksi.
Sebelum menghubungkan sistem atau memenuhi permintaan data, organisasi perlu memeriksa dokumen resmi yang menjadi dasar tindakan. Permintaan yang terlalu luas dapat dimintakan penjelasan mengenai tujuan, rincian data, cakupan kewenangan, dan pengamanannya melalui saluran resmi.
Pengawasan dan pemulihan harus dapat digunakan oleh masyarakat. Jenis sengketa menentukan jalurnya: kesalahan data pribadi, permohonan informasi publik, sengketa kontrak, tindakan pemerintahan, atau dugaan tindak pidana tidak selalu diselesaikan melalui mekanisme yang sama. Penentuan upaya hukum memerlukan pemeriksaan fakta dan aturan; integrasi tidak memberikan jaminan hasil perkara atau ganti rugi secara otomatis.
Nilai Satu Data Indonesia pada akhirnya terletak pada ketepatan keputusan dan mutu layanan yang didukungnya. Penguatan integrasi layak diarahkan pada data yang dapat dipercaya, kewenangan yang jelas, serta hak individu yang dapat dipertahankan. Kepastian mengenai naskah resmi dan kesiapan pelaksanaan menjadi syarat penting agar tujuan tersebut dapat dinilai secara bertanggung jawab.
Catatan
Artikel ini merupakan pendidikan dan analisis hukum umum berdasarkan sumber yang berhasil diverifikasi sampai 17 Oktober 2026. Uraian arah legislasi SDI bersumber dari publikasi resmi, bukan telaah pasal demi pasal atas naskah final yang telah diundangkan. Nomor UU, tanggal mulai berlaku, ketentuan peralihan, dan rincian kewajiban SDI perlu diperbarui setelah dokumen resmi tersedia. Penilaian mengenai penerapan atau upaya hukum tertentu memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Gambar bersifat ilustratif dan tidak menggambarkan fasilitas atau sistem pemerintah tertentu.
Rujukan
[1] DPR RI, “DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia, Sturman: Data Jadi Fondasi Kebijakan”, 6 Oktober 2026.
[2] Kementerian Komunikasi dan Digital, Siaran Pers No. 200/HM-KKD/10/2026, “UU Satu Data Indonesia Disahkan, Kemkomdigi Siapkan Interoperabilitas dan Infrastruktur Digital”, 6 Oktober 2026.
https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/10580
[3] Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
https://data.go.id/regulation/peraturan-presiden-nomor-39-tahun-2019-tentang-satu-data-indonesia/15
[4] UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 5, 6, 10, 20, 34, 46, 50, dan 56.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022
[5] UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024
[6] PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019
[7] UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008
[8] UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/45944/uu-no-16-tahun-1997
[9] Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
https://jdih.kemenkoinfra.go.id/en/perpres-95-tahun-2018
[10] Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
https://jdih.kemenkoinfra.go.id/en/perpres-no-82-tahun-2023
[11] UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/45357/uu-no-36-tahun-1999
[12] E-Media DPR RI, “Panja RUU Satu Data Indonesia Sepakati 20 Bab dan 141 Pasal”, 5 Oktober 2026. Dipakai sebagai sumber arah pembahasan, bukan pengganti naskah final.
https://emedia.dpr.go.id/news/2026/10/05/panja-ruu-satu-data-indonesia-sepakati-20-bab-dan-141-pasal
[13] Diskominfo Jawa Barat, “Tips Keamanan Informasi di Era Perlindungan Data Pribadi”, 12 Oktober 2026. Dipakai untuk identifikasi perkembangan aturan pelaksana, bukan telaah rincian PP.